The post Pemerintah Siap Memperluas Tax Holiday Untuk Memacu Investasi appeared first on TAXINDO PRIME CONSULTING.

Wajib pajak yang berkumpul dalam acara tersebut berasal dari kalangan pengusaha nasional, salah satunya adalah Chairman and Founder CT Corp Chairul Tanjung. Acara tersebut bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Tax Gathering juga diselenggarakan dalam rangka mempererat silaturahmi dengan wajib pajak, khususnya wajib pajak potensial (prominent).

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil DJP Jakarta Selatan juga ingin melakukan pendekatan secara persuasif dengan para pengambil keputusan pada kegiatan usaha wajib pajak, serta menciptakan hubungan baik antara tax official dengan tax payer.

“Terima kasih kepada wajib pajak yang telah memanfaatkan program tax amnesty (TA). Dengan berakhirnya program TA, kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan dan pemahaman kewajiban pembayaran pajak pun telah tertutup,” kata Kepala Kantor Wilayah KPP Madya Jakarta Selatan I, Sakli Anggoro dalam Tax Gathering.

Dia juga bicara mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017. Aturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 23 Agustus 2017.

Hal itu sebagai tindak lanjut komitmen Indonesia mengimplementasikan Automatic Exchange of Information (AEol) dan mekanisme ini diharapkan dapat membawa dana-dana yang masih berada di luar negeri kembali ke Indonesia sehingga meningkatkan penerimaan negara.

“Dengan sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya,” jelasnya.

Dia mengatakan sistem AEoI ini berguna untuk mengurangi pengemplang pajak yang menghindari pembayaran pajak. Namun dia memastikan pertukaran data ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara.

“Dengan AEoI, DJP akan dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan meIaIui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di dalam dan luar negeri,” tambahnya.

Source: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4231293/ditjen-pajak-kumpulkan-pengusaha-ini-yang-dibahas

The post Ditjen Pajak Kumpulkan Pengusaha, Ini yang Dibahas appeared first on TAXINDO PRIME CONSULTING.

Penurunan tarif PPh bunga obligasi bakal membuat instrumen tersebut lebih berdaya tarik. Alhasil, investor bisa jadi bakal lebih memilih untuk menempatkan dananya di obligasi dibandingkan deposito bank. Apalagi, obligasi lebih mudah dicairkan dibandingkan deposito yang memiliki jangka waktu penempatan.

Risiko tersebut bakal makin besar bila kebijakan yang diambil pemerintah adalah menghilangkan tarif PPh bunga obligasi. “Ada persaingan dengan bank kalau pemerintah jual obligasi tapi tidak ada pajak. Tentu perbankan harus bersaing untuk mendapatkan dana,” kata Lana kepada Katadata.co.id, Selasa (25/9).

Lana menjelaskan, perbankan bakal sulit berkompetisi sebab tidak dapat mengubah ketentuan pajak bunga deposito yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi, pemberian hadiah langsung seperti cashback dilarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bank bisa berikan cashback dari (jumlah) nilai pajak itu. Ini akan menjadi makin kompetitif. Masalahnya, bank kan tidak berani seperti itu,” ujar Lana. (Baca juga: LPS: Bunga Naik, Ada Perpindahan Dana Simpanan di Antara Bank)

Selain memperingatkan soal risiko perebutan dana, Lana memperingatkan soal potensi penurunan penerimaan pajak bila pemerintah jadi memangkas tarif PPh bunga obligasi. Artinya, bila kebijakan itu diterapkan, pemerintah perlu mencari pengganti dari potensi pajak yang hilang.

Di sisi lain, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai lebih baik pemerintah menaikkan imbal hasil (yield) obligasi yang diterbitkannya dibandingkan menurunkan tarif PPh obligasi. “Mending biarkan yield naik. Akui saja kita belum kompetitif,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 131 Tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pengenaan PPh sebesar 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta wajib pajak asing.

Di sisi lain, aturan PPh bunga obligasi tertuang dalam PP No. 100/2013. Dalam aturan tersebut, bunga obligasi dapat berbentuk bunga atau diskonto. Bunga atau diskonto dari obligasi ditetapkan 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara, wajib pajak luar negeri selain BUT dikenakan bunga sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran.

Sebelumnya, informasi mengenai pengkajian penurunan tarif PPh untuk bunga obligasi pemerintah dan swasta disampaikan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan. Ia mengatakan tujuan pengkajian adalah untuk pendalaman pasar keuangan sebab kondisi moneter akan dipengaruhi oleh instrumen keuangan.

Tujuan lainnya, menurunkan permintaan yield dari investor yang kian tinggi. Saat ini, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di level 8,19%, naik 188 basis poin dibandingkan posisi awal tahun. Hal itu seiring aksi jual yang dilakukan investor dan kenaikan yield US Treasury untuk tenor yang sama. Namun, yield obligasi pemerintah tersebut sebetulnya sudah lebih rendah  dibandingkan beberapa waktu lalu yang sempat menembus 8,6%.

“Siapa tahu pajaknya masuk ke (pertimbangan investor). Mereka kan punya bidding power untuk mempengaruhi kupon,” kata Robert di Kompleks Parlemen DPR, Senin (24/9).

Source: https://katadata.co.id/berita/2018/09/25/pph-bunga-obligasi-dikaji-turun-bank-hadapi-risiko-perebutan-dana

The post PPh Bunga Obligasi Dikaji Turun, Bank Hadapi Risiko Perebutan Dana appeared first on TAXINDO PRIME CONSULTING.

Persentase peringanan pajak ini lebih tinggi dibandingkan skema mini tax holiday yang sempat dikaji beberapa bulan lalu. Sebelumnya, kelompok investor tersebut hanya akan memperoleh pengurangan 50 persen. “Kami sebut mini tax holiday atau tax allowance sebesar 60 persen,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (27/9).

Menurut Airlangga, ketentuan dalam mini tax holiday akan lebih longgar dibandingkan skema tax holiday. Pada skema tax holiday dengan nilai investasi di atas Rp 500 miliar, peringanan pajak bagi investor terbatas pada 17 sektor. Sementara dalam mini tax holiday, sektor investasinya tak dibatasi.

Alhasil, investor dapat menggunakan skema ini di berbagai lini. “Mau investasi apa, langsung bilang, kami kasih, kami urus,” ujar Airlangga.

Agar cepat diimplementasikan, pemerintah terus menggodok perluasan skema mini tax holiday. Selain Kementerian Perindustrian, yang bertanggung jawab membereskannya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Dalam rangkaian yang sama, selain mini tax holiday, pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut perluasan sektor usaha dalam tax holiday. Tinjauan ulang dilakukan pemerintah lantaran insentif ini sepi peminat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan terdapat sejumlah bidang usaha lain yang secara bisnis prospektif dan perlu dipacu supaya kinerjanya lebih optimal. Saat ini, tax holiday baru fokus kepada industri besi baja dan produk turunannya, petrokimia, serta farmasi.

Source: https://katadata.co.id/berita/2018/09/28/pacu-industri-pemerintah-siapkan-diskon-pajak-hingga-60-persen

The post Pacu Industri, Pemerintah Siapkan Diskon Pajak hingga 60 Persen appeared first on TAXINDO PRIME CONSULTING.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu opsinya adalah insentif pajak bagi badan usaha yang tingkat komponen dalam negerinya tinggi. “Nanti insentifnya mungkin kalau pakai dalam negeri dia dikasih tax allowance (pemotongan pajak),” ujar dia di Jakarta, Kamis (21/9).

Menurut Airlangga, penggunaan produk lokal memungkinkan karena sudah ada sejumlah barang yang tersedia di dalam negeri, seperti kabel, baja, trafo, hingga turbin pembangkit untuk kapasitas kecil. Sementara untuk turbin pembangkit kapasitas besar, industri dalam negeri masih belum siap.

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani juga mengatakan ada peluang insentif lainnya seperti tax holiday (penghapusan pajak dalam jangka waktu tertentu) bagi badan usaha yang menggunakan produk lokal. Ini untuk mendorong penggunaan barang lokal.

Selama ini tax holiday diberikan kepada industri pionir. Namun, kali ini diusulkan bagi badan usaha yang menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).  “Mungkin itu bisa diberikan tax holiday,” ujar Rosan.

Rencana insentif itu dibahas dalam rapat Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kamis (21/9). Tim ini terbentuk atas amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 tahun 2018 tentang tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan berlaku sejak 17 September 2018.

Tim tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Tim ini terdiri dari 21 anggota. Mereka adalah Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri. Lalu, Menteri Perdagangan, Menteri PUPR, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ada juga Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/jasa pemerintah, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kemudian dari sektor dunia usaha Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Selain sanksi, menurut Luhut, ada sanksi dalam penerapan TKDN. “Saya ketuanya, jadi harus ada sanksi. Nanti saya cabut izinnya. Harus kontribusi, kan national interest. Kami berikan hingga tiga peringatan. Kalau tidak mau ya sudah cabut izinnya,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (20/9).

Source: https://katadata.co.id/berita/2018/09/21/badan-usaha-pengguna-produk-lokal-berpeluang-dapat-insentif-pajak

The post Badan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif Pajak appeared first on TAXINDO PRIME CONSULTING.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (PerBKPM) Nomor 5 Tahun 2018 tentang tax holiday, mengatur bahwa penerima insentif tersebut terdiri dari 17 industri pionir. Industri-industri yang dimaksud, mencakup industri besi dan baja serta turunannya, petrokimia, dan farmasi.

Sebanyak 17 industri pionir tersebut, kemudian diturunkan ke dalam 25 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal BKPM Endang Supriyadi mengatakan, 17 industri pionir tersebut juga terdiri dari 153 cakupan produk, yaitu 151 industri dan dua infrastruktur ekonomi (pembangkit listrik dan jalan tol).

Sektor dan cakupan produk itu lanjut Endang, yang akan diperluas. “Rencananya (akan diperluas) ke semua sektor, termasuk jasa yang tentunya memiliki aset yang besar yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, saat ini kan minimal investasi modal tetap Rp 500 miliar,” kata Endang kepada KONTAN, Kamis (20/9).

Dengan perluasan cakupan produk itu, BKPM berharap akan mengundang lebih banyak lahi investasi baru maupun perluasan investasi. “Tambahannya sedang dibahas. Mengenai jumlah pastinya, belum tahu,” tambahnya.

Padahal, insentif tax holiday baru direvisi pemerintah di tahun ini dengan beleid baru yang berlaku sejak 29 Maret lalu. Sayangnya, peminatnya masih sedikit.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis sebelumnya mengatakan, baru ada empat perusahaan yang meminati insentif itu. Keempatnya, terdiri dari satu perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan dan tiga perusahaan bergerak di bidang industri produk kimia. Kabarnya, empat perusahaan itu kini sedang diusulkan mendapatkan tax holiday.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tax holiday perlu ditinjau kembali karena ternyata ada beberapa sektor potensial yang belum dimasukkan dalam kriteria penerima insentif. “Itu sektor-sektor yang penting buat kita, tapi yang mau invest di situ tidak terlalu banyak yang mau karena itu merupakan andalan bagi masing-masing negara,” tandasnya.

Source: https://nasional.kontan.co.id/news/tax-holiday-diperluas-hingga-sektor-jasa

The post Tax Holiday Diperluas Hingga Sektor Jasa appeared first on TAXINDO PRIME CONSULTING.